Banda Aceh – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh, Tgk Faisal Ali mengukuhkan 17 lembaga PWNU Aceh masa khidmah 2021-2026. Pengukuhan itu dilaksanakan di Aula Asrama Haji, Banda Aceh, Rabu (22/11/2023).
Adapun lembaga PWNU Aceh yang dikukuhkan adalah, Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi).
Kemudian, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)
Selanjutnya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU), Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) dan Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU).
Lalu, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU).
Serta, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU).
“Pengukuhan ini adalah lembaran awal bagi para lembaga yang telah dikukuhkan,” kata Lem Faisal dalam sambutannya.
Faisal meminta lembaga yang dilantik itu agar melakukan aksi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Menurutnya, fungsi lembaga ini menjadi jembatan terkecil dalam rangka program-program yang ada di tingkat pusat ke daerah.
“Untuk pengurus wilayah kepemimpinan PBNU yang ada sekarang ini tentu sudah berubah dalam pola kerja, jadi pengurus PBNU tidak lagi melakukan kerja-kerja nyata tetapi yang kerjanya dari organ-orang pengurus besar itu sediri,” katanya.
Program itu, kata Lem Faisal, diakomotifkan dilahirkan oleh PBNU. Akan tetapi yang menjalan seluruhnya dari lembaga-lembaga yang ada di pusat.
“Lembaga yang kita kukuhkan tadi kami sangat berkeyakinan bahwa lembaga-lembaga ini akan berkembang susuai tupoksi masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Musmulyadi menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PWNU Aceh yang telah banyak berperan, tidak hanya menyampaikan risalah agama, melainkan juga telah berperan sebagai katalisator dan memberikan kontribusi positif bagi Aceh, hampir di seluruh bidang pembangunan.
“Kami berharap agar PWNU Aceh terus menjadi mitra strategis untuk mengawal setiap kebijakan pembangunan pemerintah,” kata Musmulyadi.
Perlu diketahui, kata Musmulyadi, bahwa dalam konteks sosial, kultur dan politik masyarakat Aceh saat ini, keharmonisan dan kebersamaan merupakan asas utama untuk keberlangsungan pembangunan.
“Maka, para ulama dipastikan memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dalam membangun masyarakat Aceh yang dikenal sangat religius dan telah memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah,” ujarnya.
