Banda Aceh – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali berharap semua elemen dapat berkontribusi maksimal dalam menjalankan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ulama hingga saat ini terus berupaya agar nilai-nilai Syariat Islam terus dipertahankan.
“Memang surat edaran ya selalu kita buat, taushiyah, anjuran kepada khatib-khatib. Tetapi sekarang masyarakat kita ini, anjuran, seruan, himbauan itu nampaknya tidak begitu signifikan lagi mempengaruhi perilaku-perilaku mereka,” dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).
Baca juga: Berkenalan dengan Putri Laura, Wakil Aceh di Pemilihan Miss Teenager Indonesia
Abu Faisal menyarankan agar patroli petugas Wilayatul Hisbah dijalankan lagi sebagaimana yang pernah dioperasionalkan dulunya dalam pengawasan penerapan Syariat Islam di Aceh.
“Kita ingin memperkuat patroli WH dengan cara-cara yang persuasif, misalnya WH ini setiap saat keliling kota untuk memberi tahu tidak boleh ini, tidak boleh itu,” tegas Abu Faisal.
Dirinya juga berharap agar Peraturan Gubernur yang telah ada perlu ditinjau kembali, Abu Faisal mencontohkan pergub Aceh terkait larangan nongkrong di warung kopi hingga tengah malam.
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. Hasbi Albayuni menambahkan WH perlu penambahan operasional dalam mengawal Syariat Islam.
“Operasional mereka itu sangat minim, terutama untuk mobil-mobil patroli, mungkin mobil-mobil pemerintah yang sempat viral tempo hari itu bisa dipinjam pakai,” tambah Abi Hasbi.
Baca juga: Tok! 12 Bandar Narkoba di Aceh Divonis Mati
Menurut Abi Hasbi, ibarat mobil ambulans yang banyak dari sumbangan pribadi-pribadi, maka untuk mobil patroli WH bisa saja diterapkan hal serupa. Dia juga berharap agar ‘Pageu Gampong’ dan Tim Amar Ma’ruf Nahi Munkar kembali dihidupkan.
Wakil Ketua MPU Aceh, Prof Muhibbuthabary menyarankan agar ada konsep serius dalam penanganan Syariat Islam saat ini di Aceh.
“Ada semacam konsep penanganan, ini seperti kita tangani Covid, ini kita anggap saja bahwa sedang Covid, Syariat Islam sedang Covid sekarang, sudah kenyataan. Jadi harus ada penangangan secara khas sesuai dengan kultur Aceh,” jelas Abon Muhib.
Abon Muhib menegaskan, semua Lembaga Keistimewaan yang ada di Aceh harus dilibatkan kembali dalam memaksimalkan pengawasan dan penerapan Syariat Islam di Aceh.
“Kita libatkan kembali semangat baru lembaga-lembaga keistimewaan semua bergerak, tidak hanya MPU. Harus kita upayakan bersama-sama, kemudian juga ada lembaga pendidikan perguruan tinggi jadi ada semacam penanganan secara multi, seluruhnya kita libatkan,” tegas Abon Muhib dalam silaturrahim yang difasilitasi Plt. Kepala Sekretariat MPU Aceh, Zulkarnaini itu.
Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh, M. Jafar mengaku akan meneruskan masukan-masukan dari Pimpinan MPU Aceh kepada Pj. Gubernur Aceh dalam waktu dekat.
“Ini akan kami sampaikan kepada pak Gubernur, kemudian nanti kita laksanakan rapat tim untuk menginventarisir masalah dan langkah penanganan ke depan,” sebutnya.
